JAKARTA — Harmoni Muslim Nusantara (HMN) menyampaikan apresiasi tinggi terhadap sikap tegas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang menolak wacana penempatan institusi Polri di bawah kementerian. Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen kuat dalam menjaga independensi dan marwah Polri sebagai alat negara.
Co-Founder Harmoni Muslim Nusantara, Dodo Baidlowi, menilai pernyataan Kapolri yang menegaskan penolakan terhadap gagasan tersebut sejalan dengan amanat reformasi dan konstitusi. Bahkan, ungkapan simbolik Kapolri yang menyatakan lebih memilih menjadi petani dibanding menjabat sebagai “menteri kepolisian” dinilai mencerminkan sikap kenegarawanan dan integritas moral seorang pemimpin institusi.
“Pernyataan Kapolri menunjukkan komitmen yang jelas untuk menjaga profesionalisme, netralitas, serta independensi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dodo dalam keterangannya, Senin (26/1)
HMN berpandangan, Polri yang berdiri secara independen merupakan prasyarat utama tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Indonesia. Upaya menempatkan Polri di bawah struktur kementerian dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengaburkan garis komando, serta melemahkan prinsip netralitas aparat penegak hukum.
Lebih lanjut, Dodo menegaskan bahwa sikap Kapolri tersebut juga menjadi pesan penting bagi publik bahwa jabatan bukanlah tujuan utama, melainkan sarana pengabdian kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, pernyataan tersebut patut dipandang sebagai bentuk keberanian moral dan tanggung jawab institusional.
HMN menyatakan dukungan penuh terhadap langkah dan pandangan Kapolri dalam mempertahankan posisi Polri sebagai lembaga negara yang mandiri, profesional, serta berorientasi pada kepentingan rakyat dan penegakan hukum yang berkeadilan.
“Harapannya, Polri terus berbenah, memperkuat kepercayaan publik, dan konsisten berada di jalur reformasi institusional sesuai nilai-nilai konstitusi,” pungkasnya. (26/1)
Komentar