Bandung, PWPM NEWS.web.i – Di tengah di gelarnya LKPJ Jawa Barat Tahun 2024 Gubernur Jabar dan Rapat Paripurna DPRD JAbar, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ( BEM SI ) Se – Jawa Barat, yang nota bene sebagai masyarakat sipil, mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, mendesak agar RUU TNI segera di cabut yang telah di syahkan menjadi UU TNI pada hari kemarin.
Berdasarkan kekhawatiran akan mengancam Demokrasi dan supremasi sipil. Menyimak dari orasi para mahasiswa RUU ini akan menghidupkan kembali Dwi Fungsi ABRI seperti pada masa orde baru.
Selebihnya pembahasan revisi ini di nilai bermasalah pada tanggal 14 – 16 maret di laksanakan secara sembunyi dan tertutup. Berbalik dengan kebijakan efisiensi yang di gemborkan oleh Prabowo – Gibran di laksanakan di hotel yang mewah.
UU TNI meningkatkan refresifitas terhadap masyarakat, militerisasi birokrasi, serta rawan penyalahgunaan kekuasaan.
” Atas kekhawatiran itu kami menuntut, Cabut UU TNI, LAWAN MILITERISME, Kembalikan TNI ke Barak, Bubarkan Komando Teritorial. Dan beberapa rantaian lagi yang di sebut mahasiswa dalam Orasinya’.
Di sentuh juga pasal 53 ayat (1) kenaikan batas usia pensiun hingga 65 tahun untuk prajurit yang menduduki jabatan fungsional.
Selain itu terdapat usulan peningkatan batas usia pensiun untuk berbagai pangkat. Yang di nilai dapat mempengaruhi regenerasi dan profesionalisme di tubuh TNI. Jelas mahasiswa dalam orasi yang di sambut gemuruh ratusan mahasiswa, Aksi di laksanakan dari siang tadi (21/3) hingga malam. (frd).
Komentar